Sarana dan Prasarana IKN Harus Terintegrasi dengan Baik

17-04-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Balikpapan, Kaltim,  Kamis (15/4/2021). Foto: Eko/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur urgent dilakukan, hal ini semata mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis Jakarta punya masalah yang tidak ringan. Lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan. Potensi kebencanaan Jakarta pun cukup tinggi mengingat posisinya di Pulau Jawa yang berada di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.

 

Melihat hal tersebut, dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, politisi yang akrab disapa Demer ini mengungkapkan agar dalam rencana pembangunan IKN seluruh sarana dan parsarana harus teringerasi dengan baik. Oleh sebab itu dalam rapat Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur, Komisi VI mengundang  PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN Batubara, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular.

 

"Kami ingin memastikan bahwa ke depan semua terintegrasi dengan baik, kemudian juga kesiapan dari energinya, apakah Pertamina siap untuk ketersediaan gas, minyak bumi, dan juga kekuatan dari PLN dalam melayani masyarakat dan juga kantor-kantor vital di Ibu Kota Negara ini," papar Demer di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (15/4/2021).

 

Melihat yang sudah-sudah, pembangunan sarana beberapa kota di Indonesia selalu tumpang tindih. "Sering kali kita melihat semua kota di Indonesia ini, selalu tumpang tindih soal sarana prasaran ini, sebentar-sebentar gali PLN, sebantar-sebentar gali Telkom, pasang lagi untuk gas, pasang lagi untuk air minum dan sebagainya," urai Demer.

 

Jakarta, menurut Demer, sudah menanggung beban sebagai Ibu Kota Negara, pusat birokrasi, juga sebagai pusat perputaran ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat-pusat yang lain. Jakarta yang notabene ialah kota tua, tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat.

 

"Melihat juga beban kondisi Jakarta, daya tampung Jakata juga sudah berat. Kita tahu saat ini banjir, tanah turun, potensi air juga kurang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai Ibu Kota Negara yang baru," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini, .

 

Menurutnya potensi dari Kalimantan Timur sangat bagus, berada di tengah-tengah, berada di daerah tidak rawan bencana. Dengan adanya Ibu Kota Negara di Kaltim diharapkan bisa mendukung pembangunan di Indonesia bagian timur. Terlebih lagi, dalam pembiayaan pembangunan IKN tidak akan menggunakan anggaran negara terlalu banyak.

 

"Saya sangat mendukung sekali karena saya rasa sebenarnya pemerintah tidak perlu keluar uang banyak untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini. Karena dari lahan yang ada bisa dikomersialkan sehingga ada banyak pemasukan bagi pemerintah. Saya pikir kita tidak bicara budget yang banyak untuk IKN ini, tinggal kesiapan kita. BUMN bisa bekerjasa dengan swasta, banyak properti  yang ada di Kalimantan Timur ini bisa dikerjasamakan,” pungkas Demer. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...